web hit counter Tjahjo Kumolo Ancam Beri Sanksi Instansi yang Masih Rekrut Tenaga Honorer - idhealt.com

Tjahjo Kumolo Ancam Beri Sanksi Instansi yang Masih Rekrut Tenaga Honorer

idhealt.comMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)
Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan forum pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah area (Pemda) tidak lagi merekrut tenaga honorer.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan alasannya dikarenakan rekrutmen tenaga honorer akan merusak penghitungan keperluan formasi aparatur sipil negara (ASN).

“Adanya rekrutmen tenaga honorer yang konsisten dikerjakan pasti akan mengacaukan hitungan keperluan formasi ASN di instansi pemerintah,” kata Tjahjo lewat keterangan resminya di Jakarta, Minggu (23/1/2022).

“Hal ini juga yang menyebabkan permasalahan tenaga honorer jadi tidak berkesudahan sampai saat ini.”

Tjahjo menuturkan akan ada hukuman bagi instansi pemerintah yang masih merekrut tenaga honorer, baik di Kementerian atau Forum maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Tempat.

“Oleh sebab itu, diperlukan kesepahaman atau pun hukuman bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer,” ujarnya.

Tjahjo menegaskan embargo bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer itu udah diatur di dalam ketentuan pemerintah (PP).

“Di dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer jadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara paham udah dilarang untuk merekrut tenaga honorer,” ujar Tjahjo.

“Hal ini juga termaktub didalam Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).”

Oleh gara-gara itu, Pemerintah menambahkan kesempatan bagi semua instansi pemerintah, baik di pusat maupun di tempat untuk merampungkan standing tenaga honorer sampai 2023.

“Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu sampai tahun 2023 untuk merampungkan permasalahan tenaga honorer yang diatur lewat PP,” ujarnya.

Mengenai pemenuhan keperluan tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan pramusaji, hal itu dapat dilaksanakan dengan menggunakan tenaga alih energi berasal dari pihak ketiga atau outsourcing.

Pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai pada 2023, seperti diatur di PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Didalam PP itu diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap lakukan tugas paling lama lima tahun saat keputusan itu berlaku.

Tidak cuman itu, di tahun 2022 Pemerintah fokus didalam rekrutmen PPPK untuk mencukupi formasi tenaga pendidik, tenaga kebugaran dan tenaga penyuluh.

Upaya itu mengenai dengan transformasi digital yang dilaksanakan Pemerintah untuk memberlakukan Platform Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) di semua instansi pemerintah.

 

Penutup

Semoga info diatas bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian semua yang sudah membacanya. Terima kasih sudah membaca artikel ini hingga selesai. Dan jangan lupa untuk tetap konsisten mengunjungi website ini dan jangan lupa bagikan website ini kepada kerabat, sobat, teman kalian dan ikuti terus idhealt.com supaya tidak ketinggalan info terbaru lainnya.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.