Hak Asasi yang Mengatur tentang Persamaan Hak dalam Pemilu

idhealt.com – Hay selamat datang kembali bersama mimin yang selalu memberikan berita terupdate dan lainnya.

Setiap manusia miliki hak dasar yang berlaku secara universal yang disebut dengan hak asasi manusia (Ham). Hak asasi terbagi jadi lebih dari satu style, salah satunya mengenai persamaan hak di dalam beri tambahan nada pada kala pemilihan generik (Pemilu).

Menurut UU Nomor 39 Th 1999, HAM adalah seperangkat hak yang inheren pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang kudu dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan tiap-tiap orang demi kehormatan dan juga dukungan harkat dan prestise manusia.

Hak asasi inheren didalam diri manusia tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Hak asasi mencakup beraneka hal, mulai berasal dari hak untuk hidup sampai hak di dalam pemilu. Persamaan hak di dalam menambahkan nada pada sementara pemilu merupakan hak asasi politik atau political right.

Jenis-jenis Hak Asasi

Tak hanya hak asasi politik, ada sebagian tipe hak asasi lainnya yang dimiliki tiap tiap warga negara. Melansir ditjenpp.kemenkumham.go.id, hak asasi sanggup dibedakan jadi enam style, sebagai berikut:

1. Hak asasi pribadi

Hak asasi pribadi atau personal rights adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak, dan lain sebagainya.

2. Hak asasi ekonomi

Hak asasi ekonomi atau property rights adalah hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.

3. Hak asasi hukum

Hak asasi hukum atau rights of legal equality adalah hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.

4. Hak asasi politik

Hak asasi politik atau political rights adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, termasuk di antaranya hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilu), hak mendirikan partai politik, dan kegiatan politik lainnya.

5. Hak asasi sosial dan kebudayaan

Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture right merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, seperti hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.

6. Hak asasi peradilan

Hak asasi peradilan atau procedural right adalah hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan perlindungan, seperti peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan semacamnya.

Hak Politik Warga Negara

Hak politik warga negara adalah hak yang dimiliki oleh warga negara di dalam sebuah negara yang menganut asas demokrasi. Hak politik juga bisa diartikan sebagai keikutsertaan warga negara di dalam pemerintahan, layaknya pesta demokrasi
(Red: pemilu).

Aplikasi hak politik dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara sejalan kedudukannya di di dalam hukum dan pemerintahan dan harus menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya.”

Tidak cuman tersebut, hak politik yang dijamin di dalam UUD 1945 lainnya adalah hak untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat perihal politik, menduduki jabatan politik, dan memilih didalam pemilihan generik. Terhitung diantaranya hak untuk membentuk dan masuk didalam organisasi politik atau terlibat didalam kesibukan politik.

Berikut sebagian pasal yang mengaturnya:

1. Pasal 28C ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

2. Pasal 28D ayat 3 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

3. Pasal 28E ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

4. Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Nah, itulah penjelasan tentang hak asasi politik. Ingat ya detikers, persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak asasi politik atau political right.